3 Ciri Pokok Pemerintahan Demokrasi & Ciri Utama Negara Demokrasi

3 Ciri-Ciri Pokok Pemerintahan Demokrasi

Benarkah Indonesia sudah melaksanakan pemerintahan yang demokrasi? Untuk mengetahuinya, sebaiknya kalian cocokkan dengan ciri-ciri pokok pemerintahan demokrasi berikut ini.

Secara umum ciri-ciri pokok pemerintahan demokrasi itu adalah:

1. Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.
Pemerintahan demokrasi disusun berdasarkan kehendak rakyat dan menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat. Penyusunan pemerintahan demokrasi biasanya dilakukan dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum yang melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat. Lewat pemilihan umum itulah rakyat dapat menyalurkan aspirasi mereka untuk memilih calon-calon pemimpin bangsa yang akan duduk di dalam pemerintahan. Pejabat negara yang memegang kendali pemerintahan menjalankan tugas berdasarkan hukum atau undangundang yang telah disusun rakyat melalui wakil-wakilnya.

2. Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan.
Dalam pemerintahan demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Bentuk pemisahan kekuasaan itu dapat bersifat mutlak (penuh) terpisah, dapat pula berupa pembagian kekuasaan yang tidak mutlak yang berarti lembaga tertentu menjalankan fungsi ganda dalam berbagai bidang. Pembagian kekuasaan yang dipakai secara umum di negara-negara pada umumnya mencakup pemegang kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (mengawasi undang-undang).

3. Terdapat tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Pemerintahan demokrasi dituntut tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Demokrasi merupakan pemerintahan rakyat maka menuntut tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan kepada rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya.

Ciri-Ciri Utama Negara Demokrasi

1. Jaminan akan kebebasan individu.
Negara demokrasi menjamin kebebasan individu kepada setiap warga negara. Kebebasan itu diantaranya untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan hati nurani dan potensi yang dimilikinya.

2. Jaminan HAM.
Negara demokrasi menjamin hak asasi warga negara. Wujud jaminan hak asasi ini berupa pembentukan undang-undang, kegiatan pemerintahan maupun tindakan didalam menangani pelanggaran HAM.

3. Pers yang bebas dan bertanggung jawab.
Kemerdekaan pers merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi karena pers merupakan sarana yang efektif bagi warga negara untuk memperoleh informasi. Pers yang bebas tetapi bertanggung jawab akan mendorong tumbuh dan berkembang kehidupan masyarakat sehingga meningkat kesejahteraannya.

4. Kesempatan memperoleh pendidikan.
Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara maka negara yang demokrasi wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan.

5. Negara hukum
Negara demokrasi adalah negara yang berdasarkan hukum karena demokrasi menghendaki perdamaian tanpa kekerasan. Negara yang tidak didasari hukum cenderung mengarah kepada diktator, membelenggu kehendak rakyat.

6. Pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat
Pemerintahan dalam negara demokrasi selalu mendapatkan pengawasan dari masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan rakyat. Dengan pengawasan dari masyarakat diharapkan pemerintahan sesuai aspirasi rakyat dan sesuai hukum yang berlaku.

7. Pemilihan umum yang bebas jujur dan adil
Salah satu ciri negara demokrasi yaitu diselenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum merupakan bukti perwujudan kedaulatan rakyat. Lewat pemilihan umum rakyat dapat menyalurkan aspirasi mereka didalam menentukan pimpinan negara atau wakil-wakil rakyat. Para pemimpin dan wakil rakyat pilihan ini yang akan menentukan corak pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

8. Prinsip mayoritas suara.
Dalam negara demokrasi suara mayoritas menentukan corak pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang terbentuk. Suara mayoritas yang diperoleh didalam pemilihan umum maupun suara mayoritas di dalam lembaga perwakilan rakyat akan menentukan program-program pemerintah dan peraturan perundang-undangan.