150 Soal PKN Kelas 9 Semester 1 (Pilihan Ganda & Uraian Essay)

120 Contoh Soal PKN Kelas 9 Semester 1 Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Ketentuan mengenai daerah otonom diatur oleh pemerintah pada UndangUndang Republik Indonesia nomor …
a. 32 Tahun 2003
b. 32 Tahun 2004
c. 33 Tahun 2003
d. 33 Tahun 2004

2. Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur daerah-nya. Kewenangan tersebut di antara-nya ...
a. politik luar negeri dan pertahanan daerah
b. moneter dan fiskal
c. pendidikan agama dan hukum
d. seluruh bidang pemerintahan di daerah

3. Kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom mencakup …
a. lintas kabupaten atau kota
b. kecamatan dan kelurahan
c. antar ibu kota provinsi
d. lintas Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Setiap daerah memiliki wakil daerah yang dikenal dengan …
a. majelis wakil daerah
b. dewan perwakilan mewakili daerah
c. lembaga perwakilan daerah
d. dewan perwakilan rakyat daerah

5. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dikenal dengan …
a. tugas pembantuan
b. tugas pemerintah daerah
c. tugas kepala daerah
d. tugas dewan perwakilan rakyat daerah

6. Kepala Daerah merupakan orang yang diberi wewenang untuk …
a. mengatur kepentingan dengan pemerintah pusat
b. mengatur kepentingan daerah
c. menentukan strategi daerah
d. melindungi aset-aset kekayaan di daerah saja

7. Dalam daerah otonom terdapat …
a. kepala daerah otonom dan staf
b. kepala daerah dan wakil kepala daerah
c. kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
d. dewan perwakilan rakyat daerah

8. Otonomi merupakan salah satu upaya pemerintah yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemajuan perekonomian di setiap …
a. daerah terpencil
b. daerah
c. kota besar di Indonesia
d. pulau terpencil di Indonesia

9. Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan …
a. tugas pembantuan
b. sistem dekonsentrasi
c. desentralisasi
d. daerah otonom

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur …
a. penyelenggaraan pemerintahan daerah
b. wakil dari daerah tertentu
c. negara Kesatuan Republik Indonesia
d. yang mewakili masyarakat khusus di daerah

11. Dalam penjelasan umum UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip …
a. otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab
b. musyawarah untuk mencapai mufakat
c. bebas dan disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi
d. demokrasi yang nyata

12. Salah satu tujuan pemberian otonomi kepada daerah di antaranya …
a. mendorong untuk memberdayakan masyarakat yang modern
b. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
c. mengembangkan kehidupan dalam menyampaikan pendapat secara bebas
d. supaya masyarakat siap bersaing dengan daerah lain yang lebih luas, dalam bidang tertentu

13. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan pula bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria …
a. eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan
b. menurut kemampuan yang dimiliki oleh daerah
c. yang mengikat dan bertanggung jawab
d. kewenangan dari daerah yang lebih luas

14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk …
a. melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila
b. melaksanakan kehidupan bangsa
c. mengadakan kerja sama dengan kepala daerah
d. menampung aspirasi masyarakat yang sudah maju

15. Menurut Pasal 40 dan 41 UndangUndang No. 32 Tahun 2004 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara …
a. pemerintahan daerah
b. pemerintahan daerah dan memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
c. pemerintah
d. utama di daerah

16. Di bawah ini merupakan salah satu dari berbagai wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di antaranya …
a. membahas dan menyetujui peraturan yang dibuat oleh kepala daerah sendiri
b. membentuk peraturan daerah yang di bahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama
c. menetapkan tata tertib sendiri
d. meminta laporan pertanggung jawaban kepada daerah

17. Gubernur, Bupati atau Wali kota, dan perangkat daerah sebagai …
a. unsur penyelenggara pemerintah daerah
b. orang yang mempunyai kewenangan mengatur daerah sendiri tanpa menggantungkan pemerintah pusat
c. bagian dari demokrasi
d. bagian dari kehidupan bernegara

18. Sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi di antaranya …
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melimpah
c. pajak yang diterima setiap saat oleh pemerintah pusat
d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat daerah 

19. Di bawah ini merupakan bagian dari perangkat daerah, di antaranya …
a. Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah
b. Kepala instansi terkait di daerah
c. Staf/karyawan daerah
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

20. Kepala Daerah diberhentikan dari jabatannya apabila …
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut
selama 6 (enam) bulan
b. telah berhasil mengadakan kerja sama dengan daerah lain
c. sering mendapat penghargaan dari pemerintah pusat
d. tempat bermukimnya di luar daerah kerjanya

21. Di bawah ini merupakan bagian dari hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di antaranya …
a. membahas anggaran daerah khusus
b. mengajukan rancangan peraturan daerah
c. menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD
d. membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah

22. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu dikenal dengan asas …
a. pembantuan
b. desentralisasi
c. dekonsentrasi
d. sentralisasi

23. Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan ini dikenal dengan …
a. sumber pendapatan yang sah
b. pendapatan daerah
c. dana perimbangan
d. bantuan dari pemerintah pusat

24. Di bawah ini merupakan bunyi Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 di antaranya …
a. sasaran dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang
b. pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
c. gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis
d. pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum

25. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala daerah dibantu oleh …
a. seorang wakil dari daerah
b. seorang wakil kepala daerah
c. orang yang memiliki kemampuan khusus
d. dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

26. Membela negara merupakan tanggung jawab dari …
a. seluruh komponen yang ada dalam masyarakat
b. seluruh warga negara tanpa terkecuali
c. tentara Nasional Indonesia yang tangguh
d. setiap orang yang memiliki kesadaran untuk bela negara

27. Salah satu bentuk pembelaan negara, di antaranya adalah …
a. ikut membaur dengan masyarakat luas dalam mengamankan negara
b. membela negara dengan kemampuannya sendiri
c. membela negara dan bangsa bila negara membutuhkan saja
d. siap sedia dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar

28. Pembelaan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan …
a. kehidupan negara ini
b. tujuan hidup warga masyarakat
c. kebutuhan hidup warga masyarakat
d. penghidupan yang diberikan oleh pemerintah pusat

29. Di bawah ini merupakan bunyi pernyataan Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945, di antaranya …
a. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara
b. Tiap warga negara berhak membela agama
c. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara
d. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara

30. Bela negara sebagai wujud kecintaan warga negara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi …
a. kelangsungan hidup bangsa dan negara
b. masa depan kita sendiri
c. kedamaian umat manusia yang ada di Indonesia saja
d. kehidupan yang diidam-idamkan oleh para pendahulu kita saja

31. Ancaman terhadap negara dan bangsa dapat berasal dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, kita diharapkan tetap …
a. waspada terhadap bangsa dan negara
b. memperhatikan kepentingan negara
c. berpedoman kepada kepentingan aturan negara
d. mencintai adanya komponen yang ada dalam negara

32. Membela negara merupakan bagian yang sangat mulia dalam …
a. masyarakat internasional
b. diri sendiri saja
c. kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
d. negara yang sudah merdeka saja

33. Di lingkungan masyarakat, kita diharapkan tetap …
a. menjaga ketertiban warga masyarakat
b. membantu warga masyarakat yang masih kekurangan
c. memanfaatkan barang-barang yang ada di masyarakat
d. peduli terhadap masyarakat sekitar saja

34. Kesadaran membela negara merupakan suatu bagian sebagai warga negara yang …
a. mencintai perdamaian saja
b. membutuhkan perdamaian
c. tahu pentingnya kedamaian
d. setia terhadap negara dan bangsa

35. Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem …
a. pertahanan dan keamanan nasional
b. pertahanan dan keamanan rakyat semesta
c. tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan inti
d. wajib bela negara yang tangguh

36. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertujuan untuk …
a. melindungi hak warga negara
b. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
c. menjaga kehidupan warga negaranya
d. melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum

37. Bela negara pada dasarnya sebagai kecintaan warga negara Republik Indonesia di dalam menanggulangi …
a. bencana yang menimpa dalam negara
b. berbagai kehidupan yang tidak baik
c. berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar secara langsung maupun tidak langsung
d. musuh yang datang

38. Membela negara merupakan tanggung jawab bagi seluruh warga negara. Untuk itu kita harus selalu …
a. siap menghadapi musuh meskipun tanpa membawa senjata
b. waspada dalam menghadapi lawan meskipun tidak ada temannya
c. berhati-hati dalam membela negara
d. waspada dan siap sewaktu-waktu dibutuhkan

39. Lingkungan yang aman dapat pula mendukung …
a. ketahanan nasional yang tangguh
b. stabilitas ekonomi yang lancar dan mudah
c. kehidupan warga negara yang stabil
d. terciptanya bangsa yang beradab

40. Negara yang aman akan membawa kehidupan warga negara yang semakin …
a. maju dan modern
b. menyakinkan di hadapan bangsa
c. membanggakan di masa depan
d. menjanjikan masa depannya saja

41. Bentuk pembelaan negara di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya …
a. menjaga segala sesuatu harta yang dimiliki orang tua
b. menghargai orang tua meskipun orang tua sudah tua
c. berbuat baik terhadap sesama
d. memanfaatkan milik orang tua

42. Bentuk membela negara tidak harus menggunakan senjata yang modern atau mutakhir, melainkan dapat …
a. mengadakan hubungan diplomatik
b. memanfaatkan waktu untuk berdiskusi dengan negara maju berkaitan dengan harapan
c. dilakukan dengan musyawarah
d. menjaga nama baik negara dan bangsa percaturan dunia

43. Masyarakat pada dasarnya sebagai bagian dalam kehidupan negara. Untuk itu kita diharapkan …
a. saling bantu membantu dalam berbagai hal kehidupan
b. Selalu waspada terhadap budaya yang ada dalam masyarakat
c. tidak perlu punya sifat curiga terhadap warga masyarakat
d. mau membantu masyarakat yang pernah membantu kita

44. Sebagai pelajar, kita diharapkan selalu …
a. belajar bela diri agar sekolah kita terjaga keamanannya
b. menjaga keamanan dan ketertiban kelasnya
c. memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekolah ini dengan tertib
d. menjaga nama baik sekolah dengan jalan menghindari perkelahian antar pelajar

45. Suatu kebijakan yang ditetapkan oleh aparatur negara hendaknya ...
a. disesuaikan dengan masyarakat setempat
b. disesuaikan dengan keinginan pimpinan
c. disesuaikan dengan kemampuan negara
d. disesuaikan dengan daerah perkotaan

46. Usaha dalam pembelaan negara bertujuan untuk ...
a. menjamin keselamatan negara dan bangsa
b. menjamin kepentingan penduduk
c. menjamin keselamatan pejabatnya
d. menciptakan kerukunan diantara bangsa yang cinta kepada Indonesia saja

47. Fungsi kebijakan publik adalah menciptakan ...
a. ketertiban dalam masyarakat
b. ketenteraman masyarakat
c. kedamaian masyarakat
d. kebahagiaan masyarakat

48. Wilayah negara kesatuan republik Indonesia dibagi dalam ...
a. daerah kabupaten dan kota
b. menjadi beberapa kabupaten
c. daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota bersifat otonom
d. beberapa provinsi

49. Negara kita adalah negara kepulauan, untuk itu kita harus tetap …
a. waspada terhadap berbagai macam bentuk ancaman yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
b. selalu memperkenalkan budaya kita di dunia internasional
c. memahami akan berbagai budaya kita
d. berpegang teguh terhadap peraturan yang ada

50. Antara fungsi negara dan tujuan negara mempunyai ...
a. fungsi yang sangat erat
b. fungsi yang berbeda, untuk itu kita tidak perlu mengetahuinya
c. manfaat yang berbeda-beda, walaupun mereka adalah sama melaksanakan tugasnya
d. peran serta yang ganda untuk itu harus kita bersikap proaktif terhadap negara yang kita ketahui itu saja

51. Usaha pembelaan terhadap negara merupakan ….
a. kewajiban pemerintah pusat
b. kewajiban pemerintah daerah
c. kewajiban aparat keamanan
d. kewajiban seluruh warga negara

52. Seseorang yang mencintai tanah airnya akan memiliki sifat ….
a. acuh tak acuh
b. sombong dan angkuh
c. rela berkorban
d. gemar melakuan kerusuhan

53. Salah satu teori fungsi negara dalah teori sosialisme. Teori ini menghendaki ….
a. adanya campur tangan pihak asing
b. adanya campur tangan pihak swasta
c. adanya campur tangan pemerintah
d. adanya campur tangan individu

54. Salah satu bentuk ancaman yang perlu diwaspadai oleh kita, yaitu ….
a. perbedaan suku bangsa
b. jumlah penduduk yang meningkat
c. wilayah negara yang terlalu luas
d. meningkatnya kemiskinan

55. Berikut ini yang bukan merupakan unsurunsur pembentuk negara, yaitu ….
a. undang-undang
b. wilayah
c. rakyat
d. pemerintahan yang berdaulat

56. Demi tercapainya pembangunan nasional, bangsa Indonesia harus memiliki ….
a. cara pandang nasional yang sama
b. cara pandang nasional yang berbeda
c. cara pandang nasional sesuai dengan kepandaian setiap individu
d. cara pandang nasional yang menimbulkan sikap anarkis

57. Sebagai seorang siswa, bentuk partisipasi yang dapat diberikan dalam usaha pembelaan terhadap negara, yaitu ….
a. mendukung kebijakan pemerintah untuk berperang
b. menaati dan mematuhi norma-norma yang ada pada masyarakat
c. melaksanakan kewajiban untuk belajar dengan giat
d. ikut serta dalam pelaksanaan wajib militer

58. Salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam usaha pembelaan terhadap negara di bidang ekonomi, yaitu ….
a. selalu memakai produk hasil produksi dalam negeri
b. menjaga kelestarian budaya daerah
c. menjaga keamanan lingkungan sekita rnya
d. turut serta dalam usaha penghijauan hutan gundul

59. Contoh nilai perjuangan bangsa yang merupakan wujud rasa cinta tanah air, yaitu ….
a. mengisi pembangunan dengan berbagai kegiatan
b. semangat kepahlawanan tanpa mengenal lelah
c. aktif berjuang melawan penjajah
d. rela berkorban dalam mengisi kemerdekaan

60. Sikap terbaik sebagai warga negara jika terjadi ancaman yang serius terhadap keselamatan bangsa dan negara adalah ….
a. seluruh warga negara ikut serta memikul tugas kemiliteran tanpa kecuali
b. menolak untuk berjuang karena merupakan tugas TNI
c. setiap warga negara sipil berjuang di garis belakang
d. menyerahkan sepenuhnya untuk membela negara kepada pemerintah pusat

61. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupakan undang-undang mengenai ….
a. pemerintahan daerah
b. otonomi daerah
c. kewenangan daerah
d. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

62. Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, yaitu ….
a. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
d. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004

63. Otonomi daerah dapat ditafsirkan sebagai pelimpahan kekuasaan atau pemberian kewengan dari ….
a. pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
b. pemerintah pusat kepada pemerintah asing
c. pemerintah asing kepada pemerintah daerah
d. pemerintah daerah kepada pemerintah pusat

64. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi ….
a. presiden bersama DPR
b. pemerintah pusat
c. pemerintah asing
d. masyarakat setempat

65. Salah satu contoh partisipasi warga negara, yaitu ….
a. beramai-ramai membangun rumah mewah
b. membangun jalan tol
c. mengikuti pemilihan umum
d. memilih pemimpin perusahaan

66. Peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan sifat dasar manusia sebagai ….
a. makhluk sosial
b. makhluk kelompok
c. makhluk individu
d. makhluk Tuhan

67. Asas sentralisasi diartikan sebagai ….
a. asas atau proses yang mengambil kebijakan dengan bersumber pada pemerintah daerah
b. asas atau proses yang mengambil kebijakan dengan bersumber pada pemerintah pusat
c. asas atau proses yang mengambil kebijakan dengan bersumber pada pemerintah asing
d. asas atau proses yang mengambil kebijakan dengan bersumber pada pemerintah otonomi

68. Asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu disebut ….
a. asas sentralisasi
b. asas desentralisasi
c. asas dekonsentrasi
d. asas perbantuan

69. Indonesia merupakan negara demokrasi dengan pemegang kedaulatan tertinggi berada di tangan ….
a. pemerintah
b. rakyat
c. presiden
d. daerah otonom

70. Pada dasarnya keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah karena adanya ….
a. partisipasi DPR
b. partisipasi presiden
c. partisipasi rakyat
d. partisipasi MPR

71. Usaha pembelaan terhadap negara merupakan….
a. kewajiban aparat keamanan
b. kewajiban pemerintah pusat
c. kewajiban seluruh warga negara
d. kewajiban pemerintah daerah

72. Seseorang yang mencintai tanah airnya akan memiliki sifat ….
a. sombong dan angkuh
b. rela berkorban
c. acuh tak acuh
d. gemar melakuan kerusuhan

73. Salah satu bentuk pembelaan terhadap negara dalam kondisi damai dapat dilakukan berupa….
a. menghafal Pancasila dan UUD 1945
b. mempertahankan Pancasila dan UUD 1945
c. membahas isi Pancasila dan UUD 1945
d. mengubah isi Pancasila dan UUD 1945

74. Semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara harus dilandasi ….
a. tujuan untuk bersatu
b. tujuan untuk berdamai
c. tujuan untuk dipuji
d. tujuan untuk berperang 

75. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi negara menurut Montesquieu, yaitu ….
a. fungsi legislatif
b. fungsi yudikatif
c. fungsi federatif
d. fungsi eksekutif

76. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan ….
a. anarki dalam suatu negara
b. sosialisasi dalam suatu negara
c. demokrasi dalam suatu negara
d. modernisasi dalam suatu negara

77. Berikut ini yang bukan merupakan bidang kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu ….
a. eksploitasi kekayaan hutan
b. penataan tata ruang kota
c. pelaksanaan kegiatan administratif
d. menetapkan kebijakan moneter

78. Kebijakan publik di negara Indonesia tertuang secara tertulis dalam bentuk ….
a. peraturan adat daerah
b. peraturan perundang-undangan
c. peraturan otonomi
d. peraturan bersama

79. Salah satu bentuk partisipasi warga negara, dalam otonomi daerah yaitu ….
a. ikut melaksanakan aksi unjuk rasa
b. mengikuti pemilihan umum daerah
c. memilih pemimpin perusahaan
d. membangun jalan tol

80. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam arti partisipasi, yaitu ….
a. ikut serta
b. peran serta
c. peran pendukung
d. turut terlibat

81. Contoh pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan masyarakat ialah. . . .
a. menyelesaikan persoalan keluarga secara musyawarah
b. manajemen berbasis sekolah
c. masyarakat RT/RW menjalankan program pemerintah sesuai kemampuan warga setempat
d. LSM mengawasi kebijakan pemerintah

82. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas . . . .
a. kota atau kabupaten c. kelurahan
b. kecamatan d. wilayah RW/RT

83. Mengembangkan serangkaian tindakan untuk pemecahan masalah merupakan usaha pembuat kebijakan dalam . . . .
a. merumuskan kebijakan publik
b. melaksanakan kebijakan publik
c. menemukan masalah
d. meningkatkan kualitas kebijakan

84. Proses pembuatan kebijakan publik terdiri dari banyak komponen artinya dalam pembuatan kebijakan publik itu bersifat . . . .
a. dinamis c. memutuskan
b. kompleks d. beragam

85. Dalam proses pengambilan keputusan, warga negara dapat berpartisipasi dalam bentuk . . . .
a. menyampaikan usulan kebijakan
b. mengumpulkan data
c. menguji akibat tindakan alternatif
d. mempertimbangkan alternatif

86. Pengadaan kebutuhan bahan pokok sehari-hari merupakan kategori kebijakan publik dalam bentuk . . . .
a. kebijakan barang kolektif c. kebijakan material
b. kebijakan liberal d. kebijakan substantif

87. Tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah disebut . . . .
a. kebijakan pemerintah c. keputusan pemerintah
b. kebijakan publik d. kebijakan individu

88. Daerah berwenang mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan UU, merupakan prinsip otonomi dalam arti . . . .
a. seluas-luasnya c. bertanggung jawab
b. nyata d. kewenangan

89. Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dikenal dengan pendekatan . . . .
a. eksternalitas c. efisiensi
b. akuntabilitas d. bertanggung jawab

90. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut . . . .
a. desentralisasi c. medebewind
b. dekonsentrasi d. otonomi

91. Menurut kodratnya manusia memiliki sifat sebagai . . . .
a. makhluk pribadi c. makhluk religius
b. makhluk sosial d. makhluk pribadi dan sosial

92. Berikut ini merupakan contoh kebijakan publik, kecuali . . . .
a. Depdiknas bertanggung jawab membuat peraturan kedisiplinan siswa
b. DPR membuat aturan berlalu lintas
c. Pemda membuat aturan larangan penjualan minuman keras di muka umum
d. keputusan pengangkatan pejabat tidak atas dasar keahlian

93. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan antara lain dengan cara . . . .
a. menulis surat di surat kabar atau menelpon wakil rakyat
b. melaksanakan kebijakan pemerintah
c. peka terhadap kebutuhan masyarakat
d. peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi

94. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, maka pemerintah daerah berhak menetapkan . . . .
a. peraturan daerah c. keputusan gubernur
b. intruksi gubernur d. keputusan walikota

95. Tujuan otonomi daerah ialah untuk . . . .
a. membangun sarana fisik daerah
b. mendayagunakan prakarsa kepala daerah
c. mewujudkan kesejahteraan, keadilan masyarakat dan meringankan beban masyarakat
d. meningkatkan anggaran daerah

96. Kebijakan politik luar negeri dapat dikategorikan kedalam bentuk kebijakan . . . .
a. substantif c. simbolik
b. distributif d. konservatif

97. Perhatikan bagan berikut!

Kotak kosong pada no.2 adalah . . . .
a. DPRD - Perda - Walikota
b. DPRD Kabupaten/Kota - Perda - Bupati/Walikota
c. DPRD - Perbupati - Kabupaten
d. DPR - Presiden - Peraturan Presiden

98. Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan publik ialah untuk. . . .
a. harga diri bangsa dan negara c. kelengkapan hidup bernegara
b. kewibawaan pemerintah d. kesejahteraan bangsa

99. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Penataan kelas oleh siswa.
2) Anak-anak diberi kepercayaan untuk belajar oleh orang tuanya.
3) Masyarakat RT/RW melaksanakan program pemerintah sesuai kemampuan warga setempat.
4) Setiap sekolah memiliki hak otonomi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Dari pernyataan di atas yang mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1 dan 2 c. 2 dan 3
b. 1 dan 4 d. 2 dan 4

100. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Mengumpulkan dukungan bagi usulan-usulan alternatif.
2) Menguji akibat-akibat dari tindakan alternatif
3) Pengumpulan dan analisis data.
4) Pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati pemerintah.
5) Menyepakati suatu bentuk tindakan yang tepat bagi penyelesaian suatu masalah.
6) Masyarakat berusaha meyakinkan pemerintah atau lembaga pemerintahan terkait untuk menyetujuinya.
Dari pernyataan di atas tahapan proses merumuskan kebijakan publik ditunjukkan dengan urutan nomor . . . .
a. 1-2-3-4-5-6 c. 3-5-1-2-4-6
b. 3-2-1-5-6-4 d. 4-5-6-1-2-3

101. Yang bukan merupakan objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan adalah . . . .
a. politik dan strategi nasional
b. hak dan kewajiban warga negara
c. ketahanan nasional
d. wawasan nusantara

102. Konsepsi tentang wilayah lautan yang menyatakan bahwa laut tidak ada yang memiliki adalah . . . .
a. mare clausum c. res nullius
b. res communis d. Zona Ekonomi Ekslusif

103. Landasan ideal ketahanan nasional adalah . . . .
a. Pancasila c. GBHN
b. UUD 1945 d. Tap MPR

104. Hakikat ketahanan nasional adalah . . . .
a. mengembangkan nilai-nilai nasional
b. menjaga keamanan dan ketertiban bangsa
c. meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa
d. mengembangkan kekuatan dan ketangguhan masyarakat

105. Berikut ini yang bukan merupakan asas-asas ketahanan nasional adalah . . . .
a. asas mandiri c. asas mawas kedalam dan keluar
b. asas menyeluruh d. asas kekeluargaan

106. Untuk menghadapi kemungkinan invasi kekuatan militer asing, bangsa Indonesia akan menghadapinya dalam bentuk . . . .
a. perang gerilya c. perlawanan rakyat terlatih
b. perlawanan rakyat semesta d. perang revolusioner

107. Indonesia terancam oleh sikap disintegrasi bangsa apabila negara dalam keadaan bahaya yang sesungguhnya. Hal ini merupakan kondisi darurat bangsa secara . . . .
a. hukum c. sipil
b. militer d. objektif

108. Zona Ekonomi Eksklusif mempunyai garis batas seluas . . . .
a. 100 mil c. 300 mil
b. 200 mil d. 400 mil

109. Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dari perairan laut disebut. . . .
a. zona teritorial c. zona kontinen
b. ZEE d. zona bersebelahan

110. Percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah adalah sifat . . . .
a. luwes c. mandiri
b. dinamis d. percaya diri

111. Jiwa nasionalisme dapat dipupuk dengan cara sederhana, antara lain. . . .
a. menolak pinjaman luar negeri
b. mencintai produk dalam negeri
c. melakukan proteksi terhadap produksi dalam negeri
d. melarang investasi asing

112. Unsur deklaratif berdirinya suatu bangsa adalah adanya . . . .
a. rakyat c. pengakuan dari negara lain
b. pemerintah yang berdaulat d. wilayah

113. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Menentang segala bentuk penjajahan.
2) Cinta perdamaian, kemerdekaan dan kedaulatan.
3) Keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara.
4) Upaya setengah hati dalam menegakkan HAM.
5) Bentuk pertahanan bersifat klasikal.
Yang merupakan prinsip dasar yang dianut Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah ditunjukan oleh nomor. . . .
a. 1, 2, dan 3 c. 2, 3, dan 5
b. 1, 3, dan 5 d. 2, 3, dan 4

114. Dasar hukum pelaksanaan pertahanan negara adalah . . . .
a. UU RI Nomor 2 Tahun 1989 c. UU RI Nomor 3 Tahun 2002
b. UU RI Nomor 2 Tahun 2002 d. UU RI Nomor 3 Tahun 2003

115. Partisipasi upaya bela negara seorang pelajar dapat diwujudkan antara lain . . . .
a. menciptakan kerukunan dan keharmonisan keluarga
b. memperdalam iman, takwa, dan ilmu pengetahuan teknologi
c. mewujudkan ketenteraman dan kedamaian masyarakat
d. turut serta dalam wajib militer

116. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Adanya satu konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah negara.
2) Kekuasaan menentukan konsistensi negara bagian sendiri.
3) Hanya terdapat satu badan perwakilan.
4) Pemerintah pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah.
5) Kekuasaan untuk menentukan badan perwakilan rakyatnya sendiri.
Pernyataan yang merupakan ciri dari bentuk negara kesatuan adalah . . . .
a. 1, 2, dan 3 c. 1, 2, dan 4
b. 1, 3, dan 4 d. 2, 4, dan 5

117. Secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Pernyataan ini merupakan salah satu perwujudan sikap wawasan nusantara sebagai satu kesatuan . . . .
a. politik c. sosial budaya
b. ekonomi d. pertahanan dan keamanan

118. Orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara dan telah memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku disebut . . . .
a. warga negara asing c. masyarakat negara
b. penduduk negara d. warga masyarakat

119. Komponen kekuatan pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah . . . .
a. TNI c. Rakyat
b. Polri d. Pemerintah

120. Menurut UU tentang pertahanan negara di Indonesia upaya bela negara, selain merupakan kewajiban dasar manusia, juga merupakan . . . .
a. cita-cita luhur bangsa
b. solidaritas tertinggi di masyarakat
c. tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
d. kehormatan tertinggi bagi setiap warga negara

30 Soal Essay PKN Kelas 9 Semester 1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.
1. Apa sajakah yang menjadi tugas negara, baik tugas esensial dan tugas fakultatif? Sertakan pula contohnya.
2. Terangkan fungsi-fungsi negara yang kamu ketahui.
3. Apa sajakah usaha pembelaan terhadap negara yang dapat dilakukan oleh siswa dalam masa pembangunan?
4. Apakah makna kewajiban bela negara bagi warga negara?
5. Apa sajakah bentuk partisipasi warga negara dalam usaha pembelaan terhadap negara?

6. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?
7. Apakah kamu pernah berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat? Sebutkan partisipasimu tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan publik?
9. Apa yang kamu ketahui tentang asas sentralisasi dan asas desentralisasi? Kemukakan pendapatmu. 10. Menurutmu, keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah bergantung pada siapa?

11. Uraikan bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam membela negara pada zaman sekarang.
12. Kemukakan sikap yang dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan.
13. Mengapa hubungan luar negeri menjadi tanggung jawab pemerintah pusat?
14. Bagaimanakah seharusnya sikap bangsa Indonesia terhadap sikap negara asing yang mencoba merongrong kedaulatan bangsa?
15. Apakah yang dimaksud dengan desentralisasi?

16. Apakah setiap orang dapat membuat kebijakan publik? Kemukakan alasanmu.
17. Uraikan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
18. Deskripsikan lima contoh partisipasi masyarakat dalam era otonomi daerah.
19. Uraikan landasan hukum otonomi daerah.
20. Uraikan landasan hukum bela negara.

21. Jelaskan yang dimaksud dengan pemerintah daerah!
22. Jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban!
23. Tunjukkan maksud Pasal 28 dalam UUD 1945!
24. Tunjukkan pengertian kebijakan publik menurut Edwar III!
25. Bagaimana bunyi Pasal 30 Ayat (2) UUD 1945? Jelaskan!

26. Tunjukkan tugas-tugas seorang polisi!
27. Siapa yang bertanggung jawab membela negara?
28. Siapakah yang menetapkan Peraturan Daerah?
29. Pernahkah kamu melihat orang yang melanggar aturan? Bagaimana tanggapanmu?
30. Tunjukkan perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi!

Subscribe to receive free email updates: