3 Klasifikasi Budaya Politik Masyarakat dan Penjelasan Singkatnya

Pembagian/Klasifikasi Budaya Politik Masyarakat - Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menerapkan ciri-ciri negara demokrasi dan menempatkan kedaulatan rakyat dengan sebenar-benarnya. Demokrasi di Indonesia di laksanakan dengan sistem perwakilan.

Hal tersebut dapat terlihat dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan sebanyak sembilan kali. Sejak masa reformasi, kebebasan untuk berorganisasi dan berserikat mengalami per kembangan yang sangat pesat. Selain itu, prasyarat adanya pendidikan kewarganegaraan juga telah dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.

Kebebasan berserikat dan berpendapat merupakan bagian dari pelaksanaan budaya demokrasi. Akibatnya, masyarakat mendapatkan berbagai macam informasi dan berita yang kadang dianggap bertentangan dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa setiap negara memiliki budaya demokrasi yang berbeda-beda. Budaya demokrasi suatu negara selalu dihubungkan dengan budaya politik masyarakat.

Menurut Rusadi Kantaprawira, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Budaya politik sebenarnya melekat pada setiap masyarakat tertentu, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Perilaku politik diper lihatkan dengan sikap dan tindakan individu atau kelompok yang berupa dukungan terhadap pemerintah ataupun sikap ketidak pedulian kepada pemerintah.

Budaya politik masyarakat dapat diklasifikasikan, antara lain sebagai berikut.

1. Budaya Politik Parokial
Dalam budaya politik parokial anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas. Misalnya anggota masyarakat lebih suka menjadi kader partai politik.

2. Budaya Politik Kaula
Dalam budaya politik kaula anggota masyarakat memiliki minat, perhatian, dan kesadaran terhadap sistem politik secara keseluruhan, terutama terhadap hasil dan produk kebijakan politik. Namun, masyarakat belum memperhatikan tingkat partisipasi untuk mem buat kebijakan atau terutama menjadi aktor politik. Dalam budaya politik ini, biasanya masyarakat tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, dikoreksi, dan ditentang.

3. Budaya Politik Partisipan
Budaya politik partisipan ditandai dengan kesadaran bahwa dirinya ataupun orang lain adalah anggota aktif dalam kehidupan politik. Masyarakat dengan tipe budaya seperti ini akan menyadari hak dan tanggung jawabnya. Selain itu, dapat pula mewujudkan dan mem pergunakan hak serta menanggung kewajibannya.

Budaya politik bangsa Indonesia akan sangat mengkhawatirkan jika seperti yang dikatakan pakar politik Indonesia, yaitu Eep Saepullah. Menurutnya, peran serta masyarakat pada kelas bawah sering ditunjukkan dengan partisipasi politik negatif, seperti me lakukan huru-hara, kekerasan, atau penjarahan kolektif. Bentuk-bentuk luapan partisipasi semacam ini banyak sekali terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai luapan partisipasi politik negatif masyarakat.

Subscribe to receive free email updates: