Sikap Positif Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Bangsa & Negara terhadap Amandemen UUD 1945

Apa saja sikap positif yang harus dilakukan menanggapi amandemen UUD 1945?

UUD 1945 membawa pengaruh positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga negara dapat me wujudkan dan berperan serta dalam mewujudkan UUD 1945. Bentuk peran serta warga negara dapat diwujudkan dalam berbagai segi kehidupan, baik di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Perwujudan pelaksanaan UUD 1945 dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Sikap Positif Keluarga

Keluarga sebagai inti dari masyarakat merupakan kelompok masyarakat terkecil yang dapat menjadi sarana tumbuh dan ber kembangnya anggota keluarga terutama anak-anak. UUD 1945 dalam Pasal 28B memberikan jaminan kepada semua orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta menjamin setiap anak untuk tumbuh dan berkembang. Semua anak telah dijamin dalam UUD 1945 untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada saat ini pelanggaran terhadap anak, terutama yang menjurus pada penyiksaan dan kekerasan dapat dituntut di muka pengadilan. UUD 1945 mem berikan jaminan ter sebut agar semua keluarga Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis.

2. Sikap Positif Sekolah

Pasal 28C dan Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 mem berikan jaminan kepada setiap orang dan setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, mengembang kan diri demi meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan.

Semua orang berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pendidikan. Kita sebagai warga negara seharusnya berpartisipasi aktif menyukseskan program pemerintah, yaitu wajib belajar 9 tahun. Bagi para pelajar wujud pelaksanaan UUD 1945 adalah terus belajar dengan giat untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

3. Sikap Positif Masyarakat

Seluruh manusia terlahir dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Tidak ada satu orang pun di dunia yang berhak untuk melanggar hak-hak yang dimiliki orang lain. Manusia adalah makhluk sosial dan akan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, harus ada aturan yang mengatur tata tertib bentuk hubungan antarmanusia tersebut. UUD 1945 pasal 28J menegaskan bahwa kita wajib meng hormati hak-hak asasi orang lain. Penghormatan terhadap hak dan ketaatan terhadap aturan maka akan terjadi keselarasan hidup dan keseimbangan dengan nilai-nilai keadilan, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

4. Sikap Positif Bangsa dan Negara

Kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki cakupan sangat luas, mulai dari tata pemerintahan tertinggi sampai dengan kehidupan kita yang berhubungan dengan hak-hak kita dalam hidup bernegara. Sebagai pelajar kita tentunya harus dapat membangun sistem pengetahuan dan kepedulian akan kehidupan berbangsa dan ber negara. Pada gilirannya nanti, generasi muda harus siap memegang pengelolaan negara ini.

Cita-cita perjuangan para pahlawan bangsa seharusnya menyadarkan kita untuk bangkit dan berjuang memperbaiki kondisi negeri ini. Bangsa Indonesia akan selalu membutuhkan pemuda-pemuda yang mampu menghadapi tantangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan pemuda-pemuda yang tidak memiliki arah dan tujuan.

Pengesahan terhadap perubahan UUD 1945 telah menuntaskan reformasi konstitusi menuju konstitusi yang demokratis. Perubahan terhadap UUD 1945 sangat penting bagi perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, dan mantapnya sistem pemerintahan. Demikian pula terhadap hak asasi manusia, konstitusi telah memberi jaminan dan pengakuan sehingga ada upaya untuk menghindari pelanggaran HAM.

Perkembangan ke arah mantapnya sistem pemerintahan terkait dengan materi penting dari UUD 1945. Hal ini merupakan bentuk sikap positif dari pemerintah Indonesia terhadap UUD 1945, seperti praktik berikut ini:
1. Pembatasan kekuasaan presiden hanya dua kali masa jabatan atau 10 tahun.
2. Ada penegasan peran DPR dalam memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
3. Presiden mengangkat/menerima duta dengan pertimbangan DPR.
4. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, amnesti, dan abolisi dengan pertimbangan DPR.
5. Desentralisasi pemerintahan melalui pelaksanaan otonomi daerah.
6. Lengkapnya aturan tentang hak asasi manusia.
7. MPR tidak lagi memegang kedaulatan rakyat.
8. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.
9. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR.
10. Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah.
11. Terbentuknya Komisi Yudisial yang mengusulkan pengangkatan hakim Mahkamah Agung.
12. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.
13. Komposisi MPR adalah DPR dan DPD yang semuanya dipilih melalui pemilu.

Sikap positif dari seluruh komponen bangsa ialah melaksanakan UUD 1945 secara konsisten dan konsekuen. Di samping itu, berusaha meningkatkan pemahaman serta pemasyarakatan yang menyeluruh terhadap UUD 1945.

Berkaitan dengan masuknya rumusan 10 pasal HAM dalam UUD 1945, menunjukkan adanya jaminan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi warga negara Indonesia. Bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan kewajiban dasar manusia. Hak Asasi Manusia memuat sikap saling menghormati hak asasi tiap-tiap pihak. Dengan rumusan HAM diharapkan ada peningkatan kualitas peradaban, demokrasi, dan kemajuan di berbagai sektor. Hal ini juga ada jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM. Perubahan UUD 1945 sebagai langkah demokratis terhadap penyempurnaan UUD 1945 telah memberi pengaruh besar terhadap perubahan tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Subscribe to receive free email updates: